Pemanggilan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 7 Agustus 2025, menjadi perhatian publik seiring dengan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan kuota haji 2025. KPK telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Yaqut dalam upaya mengungkap praktik-praktik korupsi yang mungkin terjadi dalam kebijakan pengaturan kuota haji tersebut. Indonesia Corruption Watch (ICW) sebelumnya melaporkan bahwa kuota haji yang ditetapkan pada tahun 2025 tidak sesuai dengan prinsip transparansi dan keadilan.
Laporan ICW menyebutkan bahwa terdapat indikasi adanya penyimpangan dalam penetapan kuota, yang berpotensi merugikan jamaah calon haji, baik dari segi jumlah kuota yang diberikan maupun biaya yang harus ditanggung oleh jamaah. Praktik semacam ini, jika terbukti, dapat menjadi salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang harus diusut tuntas oleh KPK.
Pemeriksaan terhadap Yaqut Cholil Qoumas ini juga menjadi bagian dari upaya besar KPK untuk memperkuat sistem pemerintahan yang bersih dan transparan. Penyelidikan ini penting tidak hanya untuk memulihkan kepercayaan publik, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pejabat negara tidak merugikan rakyat, terutama dalam hal ibadah haji yang merupakan kewajiban umat Islam.